Cirebon| Liputanberita62.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah pusat seolah menjadi angin segar bagi masyarakat desa. Namun, di balik semangat mulia program tersebut, muncul persoalan yang menimbulkan tanda tanya besar di Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.
Senin (27/10/2025), sejumlah warga dan perangkat desa dikejutkan dengan keberadaan dapur MBG yang tiba-tiba berdiri di beberapa titik tanpa sepengetahuan pihak pemerintah desa (Pemdes).
Kuwu Desa Mertapada Wetan, Moh. Munif AR, mengaku kaget setelah mendapati bahwa di wilayahnya sudah ada dapur MBG yang beroperasi tanpa koordinasi apa pun.
“Sampai saat ini tidak ada satu pihak pun yang berkoordinasi atau memberi pemberitahuan kepada pemerintah desa. Justru saya tahunya dari masyarakat,” ungkapnya.
Pernyataan serupa disampaikan oleh perangkat desa, Mahmud, yang menegaskan bahwa sejauh ini Pemdes sama sekali belum dilibatkan dalam proses pembangunan dapur tersebut.Perlengkapan dapur
“Ada empat kalau tidak salah. Dan memang selama ini belum ada koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Pak Kuwu juga sudah menyampaikan hal yang sama,” katanya.
Ia menilai, sebaiknya setiap program pemerintah, terutama yang berskala nasional, tetap mengedepankan koordinasi dan keterbukaan dengan Pemdes sebagai pemilik wilayah administratif.
“Kalau pun tujuannya baik, seharusnya tetap ada pemberitahuan. Ini kan wilayah desa, kami juga perlu tahu agar bisa ikut mengawasi,” ujarnya menambahkan.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mertapada Wetan, Moh. Sunaryo, juga mengaku hanya mendengar kabar keberadaan dapur MBG dari warga. Ia bahkan belum pernah menerima undangan rapat atau surat resmi dari pihak pelaksana program.
“Kami sebagai warga hanya tahu dari cerita masyarakat bahwa di desa ada pembangunan dapur MBG. Soal koordinasi dengan pemerintah desa, kami tidak tahu-menahu,” ujarnya.
Lebih jauh, Sunaryo menyebut bahwa warga sempat mendengar isu bahwa beberapa dapur MBG di desanya dikelola oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
“Informasi yang kami terima, katanya ada empat dapur MBG, dan dua di antaranya milik anggota dewan. Tapi secara resmi kami tidak pernah mendapat pemberitahuan apa pun,” pungkasnya.
Isu mengenai keterlibatan anggota DPRD dalam program MBG tersebut sontak memantik diskusi publik. Warga mempertanyakan, apakah seorang wakil rakyat boleh memiliki atau terlibat langsung dalam proyek pelaksanaan program pemerintah pusat.
Nama yang santer disebut adalah Cakra Suseno, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Gerindra.
Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Cakra tidak secara tegas membenarkan maupun membantah keterlibatannya.
“Biasanya sih kalau pembukaan atau launching dapur MBG, pasti koordinasi atau komunikasi sama Pemdes dan Pemda pastinya,” tulisnya singkat.Perlengkapan dapur
Namun saat ditanya lebih lanjut terkait kepemilikan dapur MBG di Mertapada Wetan, ia tidak memberikan jawaban. Bahkan, ketika ditanya soal jadwal peresmian dapur, Cakra menjawab,
“Ya tergantung BGN (Badan Gizi Nasional). Jadwalnya saya tidak paham,” katanya.
Sikap diam ini justru menambah tanda tanya di masyarakat: benarkah dapur MBG di Mertapada Wetan berada di bawah kendali oknum politisi?
Kisah di Mertapada Wetan menunjukkan masih lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam menjalankan program nasional. Pemerintah desa yang seharusnya menjadi garda terdepan malah tidak dilibatkan, sementara masyarakat hanya bisa menebak-nebak siapa sebenarnya pelaksana di lapangan.
Padahal, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada keterbukaan dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Tanpa koordinasi yang baik, niat mulia memberikan makanan bergizi bagi masyarakat justru bisa berubah menjadi sumber persoalan baru.
“Kami mendukung program MBG, tapi harus terbuka dan transparan. Jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi,” tegas salah satu perangkat desa.
