LiputanBerita62.com Lebak- KIP Kuliah merupakan bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tetapi terhalang biaya karena berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.
Universitas Bina Bangsa (UNIBA) merupakan salah satu perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam program ini, baik di UNIBA Serang (Banten).
UNIBA juga menyediakan jalur khusus KIP Kuliah dalam penerimaan mahasiswa baru, yang biasanya memiliki persyaratan khusus seperti berasal dari keluarga kurang mampu dan lulusan SMA/SMK/MA dalam 3 tahun terakhir.
Peristiwa yang pernah terjadi pada 2023 menimpa 160 Mahasiswa Universitas Bina Bangsa penerima KIP menjadi salah satu bukti UNIBA tak mampu memenuhi janji dalam program KIP.
Peristiwa tersebut kini terjadi lagi dan ‘menyeret’ nama Pembina Yayasan Universitas Bina Bangsa FURTASAN ALI YUSUF yang juga Anggota DPR RI Dapil Banten 2.
Nama FURTASAN terseret karena secara langsung dan atau tidak langsung terlibat dalam dugaan ketidaktransparanan soal pengelolaan KIP Aspirasi dan Reguler
Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten mendapat aduan dari salah satu mahasiswa yang enggan disebutkan namanya diminta untuk menyoroti kasus yang sedang melanda Mahasiswa UNIBA tersebut.
“Saudara dari Kader Kita (Forwatu) melaporkan soal ini hingga yang paling Kami sesalkan ialah soal dugaan Potongan atau Pungutan Liar (Pungli) yang melibatkan Oknum Kampus yang namanya sudah Kita kantongi. Laporan ini segera Kami tindaklanjuti dalam bentuk Rapat Terbatas (RATAS) dan dalam waktu dekat Kita gelar Aksi di depan Universitas Bina Bangsa.”
Diketahui sebelumnya praktek Pungli KIP di Universitas Bina Bangsa ialah dugaan pemotongan dana KIP oleh pihak kampus. berdasarkan kesaksian mahasiswa penerima KIP, pihak kampus disebut melakukan pemotongan terhadap dana tersebut sebesar Rp800 ribu.
Pemotongan itu dilakukan sebagai bentuk ungkapan ‘uang terima kasih’. Dan mahasiswa yang menerima pemotongan itu diiming-imingi akan diamankan nilai IPK-nya oleh pihak kampus.
Menanggapi hal tersebut Arwan Presidium Forwatu Banten mengecam tindakan tersebut.
“Pemungutan liar dalam penyaluran KIP-K bukan hanya sekadar pelanggaran administratif. Melainkan pengkhianatan terhadap amanah dan harapan mahasiswa. Oleh karena itu, Saya mengajak seluruh Ormas, LSM dan Komplementer masyarakat lainnya turut mengawasi penyaluran bantuan pendidikan ini dan ikut serta dengan Forwatu Banten untuk Gelar Aksi di depan UNIBA dan melaporkan kepada pihak Kejari.” Ajak Arwan.
“FURTASAN harus bertanggungjawab sebagai Pembina dan sekaligus Anggota DPR RI jika tidak segera dibenahi maka kemarahan publik akan Mengular kepada hal lain. Ini soal integritas terhadap pembangunan sumber daya manusia yang menjadi pilar pembangunan dengan Anggaran yang telah disediakan untuk Mahasiswa yang tidak Mampu!” Tutup Arwan.
wiwin KABIRO
