Siantar Sumut,Liputanberita62.com – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026. Upacara berlangsung khidmat di halaman Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin (27/04/2026) pagi.
Bertindak sebagai Komandan Upacara, Hendra TP Simamora yang saat ini menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setdako Pemko Pematangsiantar.
Hari Kedua Gerakan Pangan Murah Polres Samosir, 2,5 Ton Beras Ludes Terjual
13 Agustus 2025
Rangkaian upacara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Hari Otonomi Daerah oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Happy Oikumenis Daely. Selanjutnya, Wali Kota membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Dalam amanatnya, Mendagri menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan otonomi daerah.
Wesly Silalahi Bersama Kapolres Pematangsiantar Pimpin Anev Pelaksanaan OPS Lilin Toba 2026
17 Januari 2026
“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian kutipan sambutan Tito.
Dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Tito menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun demikian, ia juga mengingatkan masih adanya berbagai tantangan, mulai dari belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, hingga tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, kurangnya kolaborasi antar daerah serta ketimpangan akses layanan dasar di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil turut menjadi perhatian serius.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah didorong agar fokus meningkatkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta perlindungan sosial. Di sisi lain, stabilitas dan ketahanan daerah juga perlu diperkuat dalam menghadapi dinamika global.
Kepala daerah juga diimbau menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam mendorong swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja.
Tito menegaskan, pelaksanaan otonomi daerah harus tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Di akhir amanatnya, ia mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah menjalankan kegiatan secara efisien dan tidak berlebihan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upacara tersebut diikuti oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.(Ibrahim Saragih)
