Liputanberita62.com -CIREBON. Tagar kabur aja dulu sedar ramai dan viral di media sosial. Ada banyak orang yang memilih meninggalkan Indonesia dan menetap di luar negeri sementara waktu karena menilai situasi ekonomi sulit untuk membuatnya menggapai angan kesejahteraan diri. Upah atau gaji pekerja di berbagai sektor yang rendah, lapangan kerja yang terbatas sampai kuatnya pengaruh orang dalam di dunia kerja.
Mengenai upah misalnya, berdasarkan data di situs CEOWORLD Magazine, per 2024 Indonesia menempati posisi ke-120 dari 196 negara dengan gaji tertinggi di dunia. Rata-rata upah bulanan bruto yang didapat sebesar US$ 344 atau sekitar Rp 5,6 juta. Di kawasan ASEAN, gaji yang diterima masyarakat Indonesia memang masih lebih besar daripada Myanmar, Filipina, Kamboja, Timor Leste, dan Laos. Namun, upah yang diterima warga Indonesia masih kalah dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Berikut datanya:
- Singapura: US$ 4.350 (Rp 70,96 juta per bulan)
- Brunei: US$ 1.708 (Rp 27,86 juta per bulan)
- Malaysia: US$ 855 (Rp 13,94 juta per bulan)
- Thailand: US$ 508 (Rp 8,28 juta per bulan)
- Vietnam: US$ 448 (Rp 7,30 juta per bulan)
- Indonesia: US$ 344 (Rp 5,61 juta per bulan)
- Myanmar: US$ 290 (Rp 4,73 juta per bulan)
- Filipina: US$ 286 (Rp 4,66 juta per bulan)
- Kamboja: US$ 215 (Rp 3,50 juta per bulan)
- Timor Leste: US$ 175 (Rp 2,85 juta per bulan)
- Laos: US$ 108 (Rp 1,76 juta per bulan).
Kondisi perbandingan upah ini semakin terasa jika dibandingkan dengan negara-negara di belahan dunia lain yang masuk dalam peringatan 10 besar dengan gaji tertinggi. Swiss menjadi negara yang memberikan gaji tertinggi untuk karyawannya dengan rata-rata upah bulanan bruto (sesuai nilai tukar US$ saat ini) sebesar US$ 8.111 atau sekitar Rp 125 juta per bulan. Di posisi kedua ada Luksemburg dengan rata-rata gaji sebesar US$ 6.633 atau setara Rp 102 juta. Di urutan ketiga ada Amerika Serikat dengan rata-rata upah US$ 6.455 atau sekitar Rp 99,4 juta per bulan. Di urutan keempat ada Islandia dengan rata-rata gaji US$ 6.441 (Rp 99,2 juta), kemudian Norwegia di posisi kelima dengan rata-rata gaji US$ 5.665 (Rp 87 juta).
Dari data upah di atas, rasanya tidak heran jika banyak masyarakat Indonesia yang memilih mencari penghidupan di luar negeri. Belum lagi soal lapangan kerja. Lapangan kerja di Indonesia selain terbatas juga tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 4,91%. Angka ini turun 0,41% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Kalau dikonversikan sekitar 7,47 juta orang. Angka yang masih tinggi.
Pengangguran merupakan masalah sosial yang bisa menyebabkan munculnya rentetan masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial sampai kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah mungkin perlu mengambil sikap agar kebijakan penanganan masalah pengangguran dan sistem kerja yang pengaruh orang dalamnya masih kuat menjadi lebih baik.
Kalau membicarakan upaya penanganan, pemerintah barangkali telah melakukan banyak cara dengan menggelar program yang bisa memutus angka pengangguran. Langkah preventifnya menggalakkan program pendidikan, berusaha menarik investasi dari para investor lokal dan luar negeri untuk menciptakan lapangan kerja baru, atau mulai fokus memberdayakan UMKM dan segala macam jenis profesi masyarakat yang banyak dijalani masyarakat Indonesia (misalnya petani, peternak, nelayan dan sebagainya).
Namun, melihat beberapa langkah kebijakan pemerintah akhir-akhir ini, seperti efisiensi anggaran di bidang pendidikan dan Danantara, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran semakin agak kabur. Padahal, pendidikan merupakan sektor yang penting diutamakan pemerintah untuk membangun kualitas SDM menjadi lebih meningkat. Karenanya, mungkin pemerintah perlu mengevaluasi program prioritas mereka yang barangkali terlalu banyak mengorbankan program prioritas lain yang juga penting diperhatikan.
Tagar kabur aja dulu meskipun kurang bagus perlu membuat pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah-langkah strategis yang solutif. Selain kebijakan di tingkat makro, mendorong kebijakan penanganan di tingkat mikro juga penting. Masalah sosial seperti pengangguran, terbatasnya lapangan kerja dan lain-lain sebetulnya bisa diselesaikan sejak dari tingkat desa. Seandainya pemerintah desa di seluruh Indonesia mampu memaksimalkan lembaga ekonomi yang mereka punya, memberdayakan dan memberikan keleluasaan untuk menggali potensi ekonomi desa, bukan tidak mungkin masalah di atas bisa selesai di desa.
Lalu, peran berbagai pihak di luar pemerintahan juga tak kalah penting, organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan misalnya, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, organisasi keagamaan masyarakat Kristen dan seterusnya. Peran dari mereka juga sangat dibutuhkan. Optimalisasi anggaran zakat, infak dan sedekah serta wakaf, serta lain-lainnya untuk program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, akan menjadi sesuatu yang sangat membantu pemerintah mengatasi masalah-maaalah sosial dan ekonomi negara. Terlebih perannya maksimal dan didorong untuk aktif di tingkat desa.
Kalau pemerintah dan berbagai pihak di luar pemerintah sadar dan memiliki spirit bersama (tidak ada kepentingan) ke arah ini. Indonesia sebetulnya bisa optimis bahwa masalah-masalah tersebut memang bisa diselesaikan sedikit demi sedikit. Saat ini, semua tergantung mind set dan peran semua pihak. Kemauan dan kesadaran untuk membangun negeri menjadi lebih baik.
