Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Selasa (15/7/2025).
Liputanberita62.com- JAWA TIMUR. Aksi ini dipimpin langsung Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, dengan membawa tuntutan keras Diduga lemahnya penegakan hukum dan pengawasan legislatif di Jawa Timur.
Dalam aksinya, massa AMI menumpuk sampah di halaman Gedung DPRD sebagai bentuk simbolik atas buruknya kinerja para wakil rakyat, terkait pemberitaan ini dilansir dari media wajahpublik.com (16/7)
Baihaki menilai DPRD Jatim, khususnya Komisi A, gagal menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi persoalan peredaran narkoba, pungutan liar (pungli), dan praktik perjudian online yang diduga melibatkan oknum petugas lapas dan rutan.
“Penegakan hukum di Jawa Timur sangat tebang pilih. Ada oknum sipir Lapas Pemuda Madiun yang kedapatan menyelundupkan narkoba ke dalam penjara, tapi hanya dipindahkan tugas tanpa proses hukum. Di Lapas Lumajang ada petugas yang terbukti memakai narkoba, tapi tetap tak ada tindakan tegas. Sementara rakyat kecil kalau kedapatan pakai sabu setitik saja bisa dihukum bertahun-tahun,” ujar Baihaki saat orasi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kondisi ini mencederai rasa keadilan masyarakat sekaligus memperlihatkan lemahnya pengawasan DPRD terhadap instansi pemerintah di bawahnya, khususnya Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur serta jajaran lapas dan rutan.
“Kami pernah datang secara baik-baik menyampaikan permasalahan ini ke Komisi A DPRD, tapi tidak ada tindak lanjut. Bahkan saat kami kembali hari ini, tak satupun anggota dewan yang berani keluar menemui kami. Kami simpulkan, DPRD Jatim, khususnya Komisi A, lembaga yang lemah, tidak punya nyali menghadapi mafia narkoba di lapas,” tegasnya.
Karena tidak mendapat respons, AMI berencana meningkatkan eskalasi aksi pekan depan. Baihaki memastikan pihaknya akan mendatangi langsung kediaman Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Rakyat sedang marah. Kalau di gedung dewan tidak digubris, kami akan ingatkan langsung di rumahnya,” pungkas Baihaki.
Aksi ini menyita perhatian publik karena tak hanya menyentil kinerja aparat penegak hukum, namun juga menyoroti kegagalan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan keadilan hukum secara adil tanpa pandang bulu.(*)
