LEBAK, BANTEN — LiputanBerita62.com Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Lebak mendadak memanas setelah Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menyebut aktivitas berdagang di trotoar sebagai tindakan haram dan menyampaikannya dengan gestur keras, seperti menunjuk warga serta menggebrak meja.
Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga, menilai gaya penyampaian Wakil Bupati tidak mencerminkan etika dasar seorang pejabat publik.
“Yang duduk di kursi kekuasaan itu digaji oleh rakyat. Jangan pernah bersikap seperti penguasa yang mengancam rakyat kecil. Itu bukan wibawa, tapi arogansi!” tegasnya (27/11).
King Naga menambahkan bahwa PKL merupakan bagian dari denyut ekonomi masyarakat yang tengah berusaha bertahan di tengah sulitnya ekonomi.
“Kalau memang ada pelanggaran, jelaskan solusinya. Jangan memberi cap haram lalu menggebrak meja seolah mereka kriminal. Itu menyayat martabat rakyat kecil,” ujarnya.
“Kami Bukan Mau Melanggar, Kami Sedang Bertahan Hidup”
Seorang pedagang PKL yang hadir dalam forum mengaku terpukul dengan pernyataan dan sikap Wakil Bupati. Ia menegaskan bahwa para pedagang sebenarnya siap mengikuti aturan, selama pemerintah memberikan solusi dan tempat relokasi yang layak.
“Kami ini bukan mau melanggar. Kami hanya cari makan untuk keluarga. Kalau ada aturan baru, tolong berikan tempat yang manusiawi. Jangan langsung dimarahi dan dibilang haram,” ujar seorang pedagang PKL yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Ia juga menyayangkan cara penyampaian yang dinilai merendahkan martabat rakyat kecil.
“Kami datang baik-baik untuk dengar penjelasan, tapi malah diterima dengan bentakan dan gebrakan meja. Rasanya seperti kami bukan warga yang punya hak,” tambahnya.
Komentar tersebut memperlihatkan bahwa para PKL menginginkan aturan, namun mengharapkan pendekatan yang lebih manusiawi dari pejabat daerah.
King Naga mendesak pemerintah daerah untuk mengedepankan komunikasi yang santun serta menyediakan relokasi yang benar-benar layak dan tidak memberatkan para pedagang.
“Pemimpin itu dihormati karena kerendahan hati, bukan karena gebrak meja,” tutupnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Wakil Bupati Lebak belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik publik dan keluhan para Pedagang
