Lebak –Liputanberita62.com Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Lebak Selatan (ALS) melayangkan mosi tidak percaya terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Malingping. Mereka mendesak agar Plt Direktur segera meletakkan jabatannya menyusul berbagai persoalan krusial yang dinilai tak kunjung terselesaikan.
Desakan tersebut mencuat setelah muncul sejumlah polemik, di antaranya isu pemutusan kontrak tenaga outsourcing secara sepihak yang sempat viral pada awal Februari 2026. Selain itu, aktivis juga menyoroti dugaan ketidakterbukaan informasi terkait Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Tak hanya persoalan manajerial, kondisi fasilitas pelayanan pun menjadi sorotan. Beberapa kebutuhan dasar pasien dan keluarga pasien disebut kerap bermasalah, seperti air kran di ruang rawat inap yang sering mati, tangga lift yang tidak berfungsi optimal, serta pendingin ruangan (AC) yang tidak stabil.
Agus Rusmana, aktivis yang tergabung dalam Aliansi Lebak Selatan, menilai status “Plt” yang berkepanjangan tidak seharusnya menjadi alasan atas stagnasi pelayanan dan carut-marut manajemen internal.
“Plt yang berkepanjangan seharusnya tidak menjadi alasan atas stagnasi pelayanan dan carut-marutnya manajemen internal,” ungkap Agus.
“Kami melihat kepemimpinan saat ini gagal memberikan rasa aman bagi pekerja dan kepastian layanan bagi masyarakat.”
Agus juga menegaskan, apabila tidak mampu melakukan pembenahan secara menyeluruh, sebaiknya Plt Direktur segera mengundurkan diri.
“Jika tidak mampu berbenah, lebih baik mundur daripada menghambat kemajuan RSUD milik Pemprov Banten ini,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Andres, Ketua KKPMP Marcab Malingping. Ia menyebut terdapat banyak catatan merah di tubuh RSUD Malingping, terutama dalam aspek operasional.
“Selain masalah internal pegawai, RSUD Malingping juga terus dibayangi catatan merah terkait aspek operasional lainnya,” ujar Andres.
Menurutnya, manajemen yang dinilai semrawut berpotensi berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan dan proses kesembuhan pasien.
Para aktivis pun meminta Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta menunjuk Direktur definitif yang kompeten, demi memulihkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Aliansi Lebak Selatan menegaskan, apabila tuntutan ini tidak direspons dalam waktu dekat, pihaknya siap menggelar aksi unjuk rasa dengan melibatkan massa dalam jumlah besar sebagai bentuk desakan perbaikan fasilitas kesehatan di wilayah Lebak Selatan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen RSUD Malingping belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
