YALIMO, PAPUA PEGUNUNGAN — Liputanberita62.com. Masyarakat adat Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi damai sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan batalyon militer di wilayah mereka.
Dalam aksi tersebut, masyarakat adat yang mewakili 37 kampung di Distrik Benawa menyampaikan delapan poin pernyataan sikap.
Mereka menegaskan penolakan terhadap pembangunan batalyon karena dinilai berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat adat, membatasi aktivitas warga, serta menimbulkan persoalan terkait hak ulayat apabila dilakukan tanpa persetujuan pemilik hak ulayat.
Melalui aksi damai tersebut yang berlangsung Distrik Benawa, kabupaten Yalimo, Papua pegunungan, (10/11/2026).
Masyarakat adat Benawa meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan mengenai pembangunan fasilitas militer di wilayah mereka.
Masyarakat menegaskan bahwa Distrik Benawa bukan daerah konflik. Mereka menyatakan wilayah tersebut telah hidup dalam suasana damai sejak zaman leluhur sehingga menginginkan kondisi keamanan dan kehidupan sosial masyarakat tetap terjaga.
Bagi masyarakat adat Benawa, pembangunan di wilayah mereka seharusnya lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pelayanan pemerintahan, kesehatan, serta pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan warga.
Masyarakat dari 37 Kampung Tegas Menolak Pembangunan Batalyon
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan saat aksi damai, masyarakat adat Benawa menegaskan bahwa seluruh masyarakat dari 37 kampung di Distrik Benawa menolak pembangunan batalyon militer di wilayah tersebut.
Penolakan ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat adat yang menginginkan agar setiap kebijakan pembangunan di wilayah mereka mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, keamanan, serta keberadaan hak-hak masyarakat adat.
Masyarakat berharap pemerintah tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa terlebih dahulu melakukan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat yang memiliki hubungan adat dengan wilayah tersebut.
Bagi masyarakat adat, tanah ulayat bukan sekadar wilayah tempat tinggal, melainkan bagian penting dari kehidupan, identitas, sejarah, dan keberlangsungan generasi mereka. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan yang berpotensi menggunakan atau memengaruhi tanah adat perlu dibicarakan secara terbuka dengan masyarakat yang berkepentingan.
Benawa Dinilai Bukan Daerah Konflik
Salah satu poin utama yang disampaikan dalam aksi damai tersebut adalah penegasan bahwa Distrik Benawa bukan daerah konflik.
Masyarakat adat menyatakan bahwa wilayah mereka telah hidup dalam suasana damai sejak zaman leluhur. Karena itu, mereka mempertanyakan kebutuhan pembangunan batalyon militer di wilayah tersebut.
Mereka menginginkan agar kondisi damai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tetap dipertahankan. Masyarakat juga berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan keamanan wilayah mempertimbangkan situasi nyata di lapangan serta aspirasi warga setempat.
Menurut sikap yang mereka sampaikan, pembangunan batalyon dikhawatirkan dapat mengubah kehidupan sosial masyarakat apabila tidak disertai dialog dan pemahaman yang baik terhadap kondisi wilayah serta kebutuhan warga.
Atas dasar itu, masyarakat adat meminta pemerintah dan pihak terkait untuk mendengarkan pandangan masyarakat Benawa sebelum melanjutkan rencana pembangunan batalyon.
Persoalan Hak Ulayat Menjadi Perhatian Masyarakat
Selain menolak pembangunan batalyon, masyarakat adat Benawa juga menyoroti persoalan persetujuan pemilik hak ulayat.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menegaskan bahwa pembangunan batalyon tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas wilayah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan.
Masyarakat juga menolak segala bentuk kesepakatan sepihak yang dilakukan tanpa konsultasi menyeluruh dengan masyarakat adat di Distrik Benawa.
Mereka menginginkan agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat dari kampung-kampung yang terdampak maupun pihak adat yang memiliki kewenangan atas tanah tersebut.
Bagi masyarakat adat, keterlibatan pemilik hak ulayat merupakan hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman, konflik kepentingan, ataupun persoalan berkepanjangan di kemudian hari.
Karena itu, mereka meminta agar setiap pembahasan mengenai pembangunan batalyon mengutamakan dialog, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Khawatir Aktivitas Masyarakat Dibatasi
Poin berikutnya yang disoroti masyarakat adalah kekhawatiran terhadap dampak kehadiran batalyon terhadap aktivitas sehari-hari warga.
Masyarakat adat Benawa menilai pembangunan batalyon berpotensi membatasi ruang gerak masyarakat dan memengaruhi pemanfaatan wilayah adat yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Wilayah adat memiliki peran penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, budaya, ekonomi, serta berbagai kegiatan yang diwariskan secara turun-temurun.
Oleh sebab itu, masyarakat menginginkan agar setiap rencana pembangunan yang berpotensi mengubah penggunaan wilayah adat terlebih dahulu dibicarakan bersama pemilik hak ulayat.
Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap kekhawatiran tersebut agar pembangunan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang telah lama hidup dan beraktivitas di wilayah Benawa.
Masyarakat Mengutamakan Pelayanan Pemerintahan dan Kesehatan
Dalam aksi damai tersebut, masyarakat adat Benawa juga menyampaikan harapan agar perhatian pemerintah lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama pelayanan pemerintahan dan kesehatan.
Mereka menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang mampu memberikan pelayanan publik secara baik, termasuk pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh warga di kampung-kampung.
Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ingin pembangunan di Distrik Benawa lebih mengutamakan kebutuhan nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketersediaan pelayanan kesehatan, akses terhadap pelayanan pemerintahan, serta pembangunan fasilitas yang mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian yang mereka sampaikan melalui aksi tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Yalimo dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut serta membuka ruang dialog untuk membahas arah pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat adat.
Bagi mereka, pembangunan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tanpa mengabaikan hak ulayat, nilai-nilai adat, dan kondisi sosial yang telah terpelihara selama ini.
Tolak Kesepakatan Sepihak Tanpa Konsultasi Adat
Masyarakat adat Benawa juga secara tegas menolak segala bentuk kesepakatan sepihak mengenai pembangunan batalyon apabila dilakukan tanpa konsultasi dengan seluruh masyarakat adat yang berkepentingan.
Mereka menginginkan agar setiap keputusan yang menyangkut wilayah adat tidak hanya melibatkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat dari 37 kampung di Distrik Benawa untuk menyampaikan pendapat.
Konsultasi dengan masyarakat dinilai penting agar seluruh pihak dapat mengetahui tujuan pembangunan, lokasi yang direncanakan, potensi dampak terhadap kehidupan warga, serta persoalan hak ulayat yang perlu diselesaikan.
Melalui keterlibatan masyarakat sejak awal, berbagai perbedaan pandangan diharapkan dapat dibahas secara terbuka dan damai.
Masyarakat meminta agar aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut tidak diabaikan, melainkan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait.
Masyarakat Minta Tidak Ada Penambahan Kekuatan Militer
Dalam poin terakhir pernyataan sikapnya, masyarakat adat Benawa menyatakan bahwa mereka menginginkan keberadaan pos polisi dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang sudah ada tetap menjadi bagian dari pengaturan keamanan di wilayah tersebut, tanpa penambahan kehadiran militer melalui pembangunan batalyon.
Sikap ini merupakan bagian dari penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan batalyon yang mereka nilai tidak sesuai dengan kebutuhan wilayah Benawa.
Masyarakat berharap situasi damai di wilayah tersebut tetap dijaga dan kebijakan keamanan tidak mengabaikan pandangan masyarakat adat.
Mereka juga meminta agar pemerintah dan pihak keamanan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami dan dipertimbangkan bersama.
Bagi masyarakat adat Benawa, menjaga keamanan dan kedamaian wilayah perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, perlindungan tanah ulayat, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Minta Pemerintah Mendengarkan Aspirasi Masyarakat Adat
Melalui aksi demonstrasi damai tersebut, masyarakat adat Benawa menyampaikan pesan bahwa setiap rencana pembangunan di wilayah mereka perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang hidup dan memiliki ikatan adat dengan wilayah tersebut.
Mereka berharap pemerintah Kabupaten Yalimo, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta pihak-pihak terkait dapat menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan dan membuka ruang dialog untuk membahas persoalan pembangunan batalyon secara terbuka.
Masyarakat juga menginginkan agar persoalan hak ulayat dan kekhawatiran terhadap dampak pembangunan dibicarakan secara serius sebelum keputusan lebih lanjut diambil.
Aksi damai tersebut menjadi sarana bagi masyarakat adat untuk menyampaikan pendapat mengenai arah pembangunan dan kebutuhan keamanan di wilayah mereka.
Mereka menegaskan kembali bahwa masyarakat dari 37 kampung di Distrik Benawa menolak pembangunan batalyon, menolak kesepakatan sepihak tanpa konsultasi adat, serta menginginkan perhatian pemerintah terhadap pelayanan pemerintahan dan kesehatan.
Masyarakat berharap aspirasi tersebut dapat didengar dan ditindaklanjuti melalui dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait, dengan tetap mengedepankan kedamaian, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan kepentingan warga Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan.
( Eskop Wisabla)
