TOMOHON, liputanberita62.com –
Sengketa hutang piutang antara Drs. Jhony Runtuwene dan Hendrik Bernades Mamuaya alias Endy kini melebar ke dugaan pelanggaran profesi.
Mediasi yang digelar di hadapan notaris diduga dilakukan tanpa melibatkan kuasa hukum sah dari Hendrik Bernades Mamuaya.
Padahal, Hendrik disebut telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada dua advokat, yakni Danie Dolvie Kauntu, SH dan Dirk Tolu, SH., MH.
Namun mediasi dengan Drs. Jhony Runtuwene yang disebut sebagai Ketua Dewan Kota Tomohon dan Ivone Paat (angdew) itu diduga berjalan tanpa sepengetahuan kedua advokat tersebut.
Mengetahui hal itu, kedua advokat itu meradang dan berencana menggugat balik kliennya sendiri.
Danie Dolvie Kauntu, SH dan Dirk Tolu, SH. MH, menilai bahwa kliennya Hendrik Bernades Mamuaya telah melanggar kesepakatan lewat surat kuasa khusus yang di buatnya sendiri.
Menurut kedua kuasa hukum, kliennya Hendrik Bernades Mamuaya alias Endy telah melakukan kesepakatan di depan notaris secara diam diam dan sengaja ( terencana ) tanpa sepengetahuan keduanya.
“Kami pemegang Surat Kuasa Khusus yang sah. Tapi mediasi dilakukan tanpa kami. Ini melanggar etika profesi,” tegas Danie Dolvie Kauntu, SH.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Hendrik Bernades Mamuaya alias Endy belum berhasil dimintai konfirmasi terkait dugaan kasus ini. Media ini membuka ruang hak jawab.
Payung Hukumnya:
1. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 14-15: Advokat berhak mendampingi dan mewakili klien dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk mediasi.
2. KUH Perdata Pasal 1792: Surat Kuasa Khusus memberi wewenang penuh kepada penerima kuasa untuk bertindak atas nama klien. Selama belum dicabut tertulis, kuasa itu sah.
3. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Pasal 6: Mediasi dapat dilakukan dengan dibantu kuasa hukum.
4. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a: Notaris wajib bertindak saksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan semua pihak. Jika tahu ada kuasa khusus tapi tetap menggelar mediasi tanpa kuasa hukum, patut diduga melanggar asas kecermatan.
5. PERMA No. 1 Tahun 2016: Para pihak wajib hadir langsung atau diwakili kuasa dengan Surat Kuasa Khusus.
Jika dugaan ini terbukti, hasil mediasi dan Akta Perdamaian yang lahir darinya dapat digugat pembatalannya ke Pengadilan Negeri. Notarisnya pun dapat dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.
Kasus ini masih merupakan klaim dari pihak kuasa hukum. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mediasi tersebut tidak sah.
