LiputanBerita62.com LEBAK, 30 Maret 2026 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Kemasyarakatan BADAK BANTEN turut angkat bicara terkait mencuatnya ketegangan antara Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, dan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, yang terjadi dalam acara Halalbihalal di Pendopo Kabupaten Lebak, Senin (30/3).
Insiden yang berujung pada aksi walk out Wakil Bupati tersebut menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk BADAK BANTEN DPP yang menilai peristiwa tersebut sebagai cerminan buruk dalam etika kepemimpinan daerah.
Ketua OKK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BADAK BANTEN, Ki Bangkol, menyampaikan keprihatinannya atas kegaduhan yang terjadi di ruang publik pemerintahan.
“Kami dari BADAK BANTEN DPP sangat menyayangkan peristiwa ini. Apa yang terjadi di Pendopo bukan sekadar dinamika biasa, tetapi sudah masuk pada ranah yang mencederai etika kepemimpinan. Seorang pemimpin seharusnya mampu menjaga sikap, tutur kata, dan wibawa, bukan justru mempertontonkan ketegangan di hadapan publik dan aparatur negara,” tegas Ki Bangkol.
Ia menilai bahwa pernyataan yang mengarah pada ranah pribadi dalam forum resmi pemerintahan merupakan tindakan yang tidak mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik maupun berorganisasi.
“Membawa persoalan pribadi atau masa lalu ke dalam forum resmi adalah tindakan yang tidak pantas. Ini bukan hanya merusak hubungan internal, tetapi juga berpotensi merusak marwah pemerintahan Kabupaten Lebak di mata masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ki Bangkol mengingatkan bahwa ketidakharmonisan antara pimpinan daerah akan berdampak serius terhadap jalannya roda pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Jika pimpinan daerah sudah tidak sejalan, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Program bisa terhambat, birokrasi menjadi tidak fokus, bahkan berpotensi terjadi tarik-menarik kepentingan di internal pemerintahan,” ujarnya.
BADAK BANTEN DPP juga menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan tontonan konflik dari para pemimpinnya, melainkan bukti nyata kerja dan keberpihakan terhadap rakyat.
“Rakyat tidak butuh drama kekuasaan. Rakyat butuh solusi, butuh pembangunan, butuh kesejahteraan. Jangan sampai amanah yang diberikan justru ternodai oleh ego dan kepentingan pribadi,” tambah Ki Bangkol dengan nada tegas.
Di akhir pernyataannya, BADAK BANTEN DPP mendesak agar kedua pimpinan daerah segera melakukan evaluasi diri dan membangun kembali komunikasi yang sehat demi menjaga stabilitas pemerintahan.
“Kami mengingatkan, jabatan ini adalah amanah rakyat. Jika tidak mampu menjaga keharmonisan dan etika kepemimpinan, maka wajar jika publik mempertanyakan kapasitas dan kelayakan sebagai panutan masyarakat,” pungkasnya.
Achmad Khotib Kaperwil Banten
