Jakarta |Liputanberita62.com. Pemerintah terus menyederhanakan layanan administrasi kependudukan. Kini, masyarakat yang berpindah domisili ke luar kota atau kabupaten tidak lagi diwajibkan membawa surat pengantar dari RT, RW, maupun pemerintah desa atau kelurahan saat mengurus perpindahan alamat.
Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi warga yang pindah karena pekerjaan, pendidikan, pernikahan, ataupun mengikuti anggota keluarga. Proses administrasi menjadi lebih cepat karena pengurusan dapat langsung dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Salah satu dokumen yang wajib diperbarui adalah Kartu Keluarga (KK). Pembaruan KK penting dilakukan karena menjadi dasar pencatatan alamat baru sekaligus menentukan keabsahan data kependudukan untuk berbagai layanan publik.
Untuk mengajukan perpindahan domisili, pemohon harus menyiapkan fotokopi KK, KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) jika ada, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) untuk proses di daerah tujuan, serta surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah apabila tinggal di rumah kontrakan, kos, rumah sewa, atau menumpang pada KK orang lain.
Proses diawali dengan mengisi Formulir F-1.03 di kantor Disdukcapil. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, petugas akan memproses penerbitan KK sesuai kondisi perpindahan yang diajukan.
Nomor KK tetap digunakan apabila seluruh anggota keluarga ikut pindah atau kepala keluarga masih tercatat di alamat lama. Namun, apabila kepala keluarga berpindah sementara masih ada anggota keluarga yang menetap di alamat sebelumnya, maka akan diterbitkan nomor KK baru.
Bagi anggota keluarga yang belum memenuhi syarat menjadi kepala keluarga, mereka dapat bergabung dalam KK kerabat terdekat atau berada di bawah perwalian dengan melampirkan surat pernyataan sesuai ketentuan.
Setelah itu, Disdukcapil menerbitkan SKPWNI sebagai dokumen pengantar ke daerah tujuan. Pada tahap ini, KTP dan KIA lama masih tetap digunakan karena penggantiannya dilakukan setelah seluruh proses administrasi selesai di tempat tinggal yang baru.
Sesampainya di daerah tujuan, pemohon cukup membawa SKPWNI, KTP atau KIA lama, serta surat pernyataan dari pemilik rumah apabila tinggal di rumah sewa, kos, atau menumpang. Berdasarkan dokumen tersebut, Disdukcapil akan menerbitkan KK, KTP, dan KIA dengan alamat terbaru sekaligus memusnahkan dokumen lama yang sudah tidak berlaku.
Kemudahan juga diberikan bagi masyarakat yang sudah lebih dulu berada di daerah tujuan tanpa sempat mengurus SKPWNI di daerah asal. Dalam kondisi tersebut, Disdukcapil setempat dapat membantu proses penerbitan SKPWNI melalui koordinasi dengan Disdukcapil asal.
Pemohon hanya perlu mengisi Formulir F-1.03 dan menyerahkan fotokopi KK. Jika dokumen tersebut tidak tersedia, petugas akan melakukan pencarian data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Konsolidasi sebelum mengajukan penerbitan SKPWNI ke daerah asal.
Dengan penyederhanaan prosedur ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih mudah memperbarui data kependudukan saat berpindah tempat tinggal. Selain memangkas birokrasi, kebijakan tersebut juga diharapkan meningkatkan akurasi data administrasi kependudukan di seluruh Indonesia.
(Red)
